BRICS Desak Reformasi IMF, Tuntut Kuota Lebih Adil bagi Negara Berkembang

Suasana Forum Bisnis BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, Sabtu (5/7/2025). Foto: DANIEL RAMALHO/AFP

Para menteri keuangan dari negara-negara anggota BRICS menyerukan reformasi besar-besaran terhadap Dana Moneter Internasional/Interantional Monetary Fund (IMF), termasuk perubahan sistem hak suara dan diakhirinya tradisi lama yang menempatkan perwakilan Eropa sebagai pimpinan lembaga tersebut.

Pernyataan bersama yang dirilis Sabtu (5/7) di Rio de Janeiro, Brasil, menjadi momen penting menandai pertama kalinya negara-negara BRICS menyepakati posisi bersama terkait reformasi IMF.

Dilansir dari Reuters, Minggu (6/7), para anggota BRICS menegaskan dukungannya terhadap realokasi kuota IMF berdasarkan kekuatan ekonomi aktual dan daya beli masing-masing negara. Mereka menyatakan bahwa realokasi ini harus mencerminkan posisi relatif anggota dalam ekonomi global, sekaligus tetap melindungi hak suara negara-negara termiskin.

“Reformasi kuota harus mencerminkan posisi relatif anggota dalam ekonomi global, sambil tetap melindungi kuota negara-negara termiskin,” tulis para menteri dalam pernyataan bersama.

Lebih lanjut, pernyataan itu menekankan perlunya formula baru yang menghitung output ekonomi dan daya beli secara riil (purchasing power parity), termasuk nilai relatif mata uang, agar sistem kuota IMF lebih mencerminkan realitas negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah.

Seorang pejabat Brasil yang mengikuti perundingan menambahkan bahwa formula baru ini dimaksudkan untuk memperbesar porsi negara-negara berkembang dalam struktur pengambilan keputusan IMF.

Seruan reformasi ini muncul menjelang pertemuan tingkat tinggi BRICS di Rio de Janeiro, yang kali ini akan menjadi yang pertama setelah ekspansi tahun lalu. Kelompok BRICS kini tidak hanya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, tetapi juga telah mencakup Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Perluasan ini memperkuat posisi diplomatik BRICS sebagai suara kolektif negara-negara Global South dalam menantang dominasi Barat dalam lembaga-lembaga multilateral.

Para menteri juga menyinggung sistem pemilihan pimpinan IMF yang selama ini dikritik karena tetap mempertahankan “gentlemen’s agreement” pasca-Perang Dunia II, yakni jabatan Direktur Pelaksana IMF secara tradisional dipegang oleh tokoh dari Eropa, sedangkan Presiden Bank Dunia berasal dari Amerika Serikat. Menurut mereka, sistem ini sudah tidak relevan dengan tatanan global saat ini.

“Dengan tetap menghormati proses seleksi berbasis merit, representasi regional harus ditingkatkan dalam kepemimpinan IMF, mengakhiri kesepakatan usang era pasca-Perang Dunia II yang tidak lagi mencerminkan realitas dunia saat ini,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Selain soal kuota dan kepemimpinan, BRICS juga membahas pembentukan mekanisme penjaminan (guarantee mechanism) yang didukung oleh New Development Bank (NDB), bank pembangunan multilateral yang didanai oleh anggota BRICS. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menurunkan biaya pembiayaan dan meningkatkan investasi di negara-negara berkembang.

Dengan posisi bersama yang kini semakin solid dan keanggotaan yang diperluas, BRICS terus berupaya menyeimbangkan ulang tatanan ekonomi global yang selama ini dinilai terlalu berpihak pada kepentingan negara-negara maju. Reformasi IMF, bagi mereka, adalah langkah penting menuju sistem keuangan global yang lebih inklusif dan representatif.