Iran vs. Israel, Konflik Laten yang Kini Menjelma Jadi Ancaman Global

Dinda Sonaloka Asghar, Mahasiswa Magister Hubungan Internasional, Universitas Paramadina(Dok Pribadi)

KONFLIK antara Iran dan Israel kembali menjadi sorotan dunia sejak April 2024, ketika Israel melancarkan serangan udara ke kompleks diplomatik Iran di Damaskus, Suriah. Serangan ini menewaskan tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), termasuk dua jenderal senior. Israel mengklaim bahwa fasilitas tersebut digunakan sebagai pusat koordinasi milisi proksi Iran seperti Hizbullah dan kelompok bersenjata Syiah lainnya. Namun, dari perspektif hukum internasional, serangan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kekebalan diplomatik dan menjadi pemicu eskalasi konflik terbuka antara kedua negara.

Sebagai respons, pada 13 April 2024, Iran untuk pertama kalinya secara langsung menyerang wilayah Israel dengan lebih dari 300 rudal dan drone. Tidak lagi melalui proksi, Iran menegaskan keterlibatan militer langsung dalam konflik ini. Israel kemudian membalas dengan serangan terbatas ke Isfahan, pusat industri sekaligus lokasi fasilitas nuklir penting, dalam upaya menunjukkan keunggulan militernya.

Namun, ketegangan tak mereda. Memasuki pertengahan 2025, konflik meningkat tajam dan meluas ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada 13–15 Juni, Israel meluncurkan operasi militer besar bertajuk Operation Rising Lion, menargetkan fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordow melalui gabungan serangan drone presisi dan sabotase intelijen, yang diduga melibatkan jaringan Mossad di dalam Iran.

Sebagai balasan, Iran menembakkan rudal ke Rumah Sakit Soroka di Beersheba pada 19 Juni, melukai puluhan warga sipil dan memicu kecaman internasional. Dua hari kemudian, Israel dengan dukungan Amerika Serikat kembali menggempur fasilitas nuklir Iran menggunakan rudal bunker-buster canggih, sebagai langkah strategis untuk melumpuhkan kemampuan pengayaan uranium Teheran. Pada 23 Juni, Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar. Meskipun rudal berhasil dicegat, serangan ini menandai perluasan konflik ke kawasan Teluk dan keterlibatan langsung aset militer Amerika.

Puncaknya terjadi pada 24 Juni, ketika Presiden Donald Trump mengumumkan tercapainya gencatan senjata antara Iran dan Israel. Namun hanya beberapa jam setelah pengumuman, suara tembakan artileri dan rudal kembali terdengar, menunjukkan betapa rapuhnya kesepakatan damai, dan bahwa perang belum benar-benar berakhir.

Secara teoritis, konflik Iran–Israel mencerminkan proses transformasi konflik dari bentuk laten ke manifest. Selama beberapa dekade, permusuhan kedua negara berkembang dalam bentuk perang proksi, retorika ideologis, dan kontestasi pengaruh regional. 

Namun sejak 2024 hingga 2025, situasi berubah menjadi konfrontasi langsung antarnegara (direct state-to-state confrontation), sesuai dengan teori Johan Galtung tentang manifest conflict, yakni ketika ketegangan yang sebelumnya tersembunyi meledak dalam bentuk kekerasan fisik terbuka.

Jika sebelumnya konflik didominasi perang proksi dan operasi non-konvensional, kini militer reguler kedua negara berhadapan langsung di medan perang. Ini menandai transisi dari hybrid warfare ke konfrontasi konvensional, yang mencakup serangan udara, rudal jarak jauh, dan ekspansi ke wilayah negara ketiga seperti Qatar.

Konflik ini juga mencerminkan dinamika klasik security dilemma, di mana setiap langkah defensif satu pihak ditafsirkan sebagai agresi oleh pihak lain. Israel mengklaim tindakannya bersifat preventif demi menjaga keunggulan strategis, sementara Iran melihatnya sebagai provokasi terhadap kedaulatan nasional. Penggunaan siber, infiltrasi intelijen, sabotase fasilitas vital, dan keterlibatan aktor non-negara menunjukkan bahwa dimensi hybrid conflict masih berlangsung dan memperumit upaya penyelesaian.

Belum terlihat tanda-tanda bahwa kedua belah pihak telah mencapai hurting stalemate, yakni situasi ketika biaya konflik dianggap lebih besar dari keuntungan strategis yang diharapkan. Baik Iran maupun Israel tampaknya masih percaya bahwa mereka memiliki ruang manuver dan momentum untuk memenangkan keuntungan taktis. Menurut teori ripeness oleh William Zartman, konflik hanya dapat diselesaikan secara damai ketika kedua belah pihak merasa telah mencapai titik jenuh atau mengalami kerugian yang tak lagi tertoleransi. Sayangnya, pada titik ini, belum ada tanda bahwa kondisi tersebut telah tercapai.

Eskalasi antara Iran dan Israel bukan hanya soal dua negara, tetapi juga cermin dari pembentukan ulang koalisi strategis di Timur Tengah dan perubahan tatanan global. Dukungan Amerika Serikat terhadap Israel tetap kuat, meskipun menghadapi tekanan internasional akibat krisis kemanusiaan di Gaza. Di sisi lain, Iran mendapat simpati dari kelompok-kelompok anti-Barat serta dukungan teknis dari Rusia dan dari Tiongkok, yang berkepentingan menjaga stabilitas jalur energi.

Negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir berada dalam posisi serba dilematis. Mereka mengecam Israel secara retoris, namun enggan menunjukkan dukungan terbuka kepada Iran karena khawatir Iran akan semakin berkuasa di kawasan dan memicu ketegangan antarkelompok agama. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama di kawasan saat ini bukan didasari oleh kesamaan ideologi, melainkan lebih karena perhitungan kepentingan dan strategi masing-masing negara.

Dalam konteks ini, Indonesia dan negara-negara ASEAN memiliki peluang untuk memainkan peran diplomatik alternatif berbasis prinsip perdamaian dan non-intervensi. Sebagai negara Muslim terbesar dengan kebijakan luar negeri bebas aktif, Indonesia dapat mendorong terciptanya menginisiasi ruang dialog non-blok yang memperkuat solidaritas internasional untuk deeskalasi. Jika peluang ini tidak dimanfaatkan, dunia berisiko meluncur menuju babak baru dari "Perang Dingin" bergaya Timur Tengah, di mana konflik ideologi, kepentingan energi, dan rivalitas geopolitik bertemu dalam satu bara yang sulit dipadamkan. (H-2)