Ketimbang Balas AS, Negosiasi Dinilai Jadi Jalan Keluar

Truk trailer melintas di lapangan penumpukan peti kemas (container yard) PT Terminal Petikemas Surabaya, Surabaya, Jawa Timur.(ANTARA/Didik Suhartono)

EKONOM senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Fadhil Hasan menilai pemerintah perlu segera melakukan negosiasi bilateral dengan Amerika Serikat (AS) ketimbang melakukan retaliasi, atau membalas kebijakan tarif dagang tinggi yang diterapkan 'Negeri Paman Sam'.

"Lebih baik negosiasi bilateral dengan AS, daripada melakukan tarif resiprokal. Trump bilang 'terminate your own tariff, drop your own barriers' maka AS pun akan melakukan hal yang sama," kata dia, Kamis (3/4).

Langkah AS itu menurut Fadhil cukup rasional kendati alasan memberikan tarif resiprokal sebesar 32% masih bisa diperdebatkan. Dampak lebih jauh dari kebijakan tersebut juga menurutnya belum dapat dibaca lantaran bergantung pada respons yang dikeluarkan oleh tiap negara yang terkena kebijakan itu, termasuk Indonesia.

Namun setidaknya terdapat dua kemungkinan, pertama, jika negara-negara lain tidak melakukan tit for tat (menghindari perang dagang), akan terjadi perdagangan yang lebih adil (fair), mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, terutama di AS.

Kemungkinan kedua ialah jika negara yang terkena tarif membalas maka terjadi perang dagang, dan semuanya akan menjadi lebih buruk. "Tidak akan ada pemenang, malah mendorong stagflasi dan bahkan resesi," kata Fadhil.

Karenanya, menurut dia, situasi ekonomi Indonesia ke depan bergantung dari respons yang dikeluarkan pemerintah. Potensi efek paling dekat yang mungkin dirasakan Indonesia ialah pelemahan nilai tukar rupiah.

Sementara di AS sendiri, kebijakan tarif resiprokal itu bakal mendorong kenaikan barang yang diimpor dan mengerek inflasi, sehingga menggerus daya beli masyarakat, terutama menengah bawah.

Jika terjadi kenaikan inflasi, The Federal Reserve terpaksa akan menaikkan suku bunganya dan pada akhirnya mendorong kenaikan imbal hasil (yield) obligasinya. (Mir/E-1)