Sekjen PBB Kutuk Pembunuhan di Jalur Gaza

Ilustrasi-Jalur Gaza yang porak-poranda.(Xinhua)

SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mengutuk pembunuhan ribuan orang yang terjadi di Jalur Gaza sejak berakhirnya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Ia menyerukan agar kedua belah pihak kembali ke meja perundingan.

"Guterres mengutuk pembunuhan yang dilaporkan terjadi terhadap lebih dari seribu orang, termasuk wanita dan anak-anak, sejak kolapsnya gencatan senjata," kata Stephane Dujarric selaku Juru Bicara Sekjen PBB itu pada Rabu (2/4) waktu setempat.

Guterres disebut terkejut mendengar serangan tentara Israel terhadap konvoi medis dan darurat di Gaza pada 23 Maret, yang menewaskan 15 tenaga kesehatan dan pekerja kemanusiaan. Sebanyak 408 pekerja bantuan tewas di Gaza sejak Oktober 2023, sekitar 280 di antaranya staf PBB.

"Guterres memberikan penghormatan kepada semua pekerja kemanusiaan yang tewas dalam konflik ini, dan menuntut penyelidikan penuh, menyeluruh, dan independen," lanjut Dujarric.

Dujarric menambahkan, Guterres kembali menyerukan agar gencatan senjata segera diterapkan kembali, semua sandera segera dibebaskan tanpa syarat, akses kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh Gaza diberikan.

Sementara itu, Dewan HAM PBB mengesahkan sebuah resolusi untuk menuntut pertanggungjawaban dan keadilan atas kondisi HAM di wilayah Palestina yang diduduki Israel, Resolusi tersebut disahkan dalam sesi ke-58 Dewan Ham PBB, Rabu.

Sebanyak 27 negara anggotanya, termasuk Indonesia menyetujui resolusi tersebut. Sementara itu, 4 negara lainnya yaitu Ceko, Ethiopia, Jerman, dan Makedonia Utara menolaknya.

Resolusi tersebut menyerukan penghentian penjajahan Israel atas tanah Palestina sebagaimana nasihat hukum Mahkamah Internasional (ICJ), pembebasan blokade Jalur Gaza oleh Israel, serta kecaman terhadap Israel yang melanggar gencatan senjata.

Resolusi Dewan HAM PBB juga menegaskan lagi bahwa pengusiran paksa warga Palestina dan eksploitasi kelaparan sebagai alat perang merupakan hal yang ilegal.

Di sisi lain, semua toko roti yang didukung oleh Program Pangan Dunia (World Food Program/WFP) PBB yang berjumlah 25 toko, telah ditutup, demikian menurut pengumuman badan itu pada Selasa (1/4). Penutupan akibat blokade perbatasan berkepanjangan oleh Israel.

"Di sini, roti adalah kehidupan. Namun sekarang, itu pun sudah tidak ada lagi," kata Abdul Hadi (35), seorang ibu lima anak, dengan suara bergetar. "Yang lebih buruk lagi, saya tidak punya tepung untuk memberi makan anak-anak saya." (Fer/I-1)