
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa para ASN di IKN tak menggunakan jasa dari prostitusi yang dikabarkan menjamur di sana.
“ASN Otorita gak ada (yang jadi pelanggan),” ucap dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (8/7).
Namun, Basuki tak bisa memastikan apakah pekerja konstruksi di IKN itu juga bersih dari praktek prostitusi.
“Tapi yang para pekerja konstruksi tadi ada 20 ribu, ya. Saya tidak ber-prejudice clean semua, kan juga nggak. Tapi ada juga yang misalnya tinggal di kos-kosan di sana. Tidak semua juga diabaikan,” tambah eks Menteri PUPR ini.
Menurut Basuki, warung-warung yang menjajakan PSK di sana bukanlah masuk area IKN. Katanya, warung-warung itu ada di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang berjarak 3 km dari IKN.“Jadi memang bukan di IKN-nya, bos. Kalau di IKN-nya enggak, itu di daerah Sepaku di Kecamatan Sepaku waktu itu, yang sekarang (wilayahnya) sudah berkembang. Yang saya tahu pada waktu Ramadan, itu ada prostitusi itu kemudian kami gabungan, dengan kepolisian, Satpol PP kemudian deputi pengendalian pembangunan, kami sendiri turun. Ada 8 warung yang kami selesaikan waktu itu,” ucap dia.
“Kalau yang ada yang (PSK) online sekarang ternyata itu recycle informasinya. Sebelumnya itu ada, nah sekarang di-recycle. Menurut deputi pengendalian kami, ‘oh itu recycle Pak, sekarang sudah enggak ada’,” jelasnya.


Menurut Basuki, pada bulan Ramadan 2025 lalu, sudah ada 8 warung yang dirobohkan oleh OIKN bersama dengan Satpol PP dan kepolisian setempat.
DPR Soroti, Takut Istri ASN Khawatir
Saat rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan OIKN pimpinan Basuki di gedung DPR, anggota Komisi II DPR RI dari PKB, Muhammad Khozin, menyoroti persoalan PSK di IKN ini.
Khozin khawatir, para istri ASN yang ditinggalkan suaminya untuk bekerja di IKN menjadi was-was.

“Kenapa ini menjadi penting, Pak? Begini, Pak. Jangan sampai kemudian istri-istri ASN yang ada di sana itu khawatir semua, Pak. Ini pengalaman ya, Pak,” ucap Khozin, Selasa (8/7).
“Artinya begini. Meskipun pegang anggaran besar, Pak, walaupun pegang uang banyak, jabatan tinggi, kalau sudah bermasalah sama istri, sempit dunia itu, Pak,” tambahnya.
Selain itu, Khozin juga khawatir menjamurnya PSK berdampak langsung ke kinerja para ASN.
“Pengaruhnya apa? Terhadap produktivitas kinerja. Nah, ini tidak hanya urusan masalah gradasi moral dan sosial saja, Pak. Tapi ini berdampak kepada produktivitas kerja,” ucap dia.

Khozin menilai perlu ada regulasi ketat terhadap kehidupan malam di IKN.
“Biar tidak hanya monitoring ketika siang, tapi malam juga punya aktivitas yang dilindungi oleh aturan. Ini tidak bercanda, Pak. Ini serius, Pak,” ucapnya.
“Karena jangan sampai kemudian tempat episentrum ketatanegaraan kita nanti sudah banyak kemaksiatan di sana. Dan orang-orangnya juga tidak maksimal,” tambahnya.
Menjawab kekhawatiran Khozin ini, Basuki memastikan bahwa praktek prostitusi di IKN sudah tidak ada. Yang kini ramai merupakan informasi lama katanya.
“Di-recycle informasinya itu. Itu sekarang sudah sama sekali tidak ada. Bukan sama sekali tidak ada, tapi sudah tidak ada,” ucap eks Menteri PUPR ini di dalam rapat.
“Insyaallah tidak ada, Pak. Apalagi sabung ayam, gak ada, Pak. Memang itu kami bersama APH [aparat penegak hukum] sejak Ramadan kemarin. Ramadan kemarin masih ada. Ada delapan warung remang-remang sudah kami robohkan,” jelas Basuki.
Terjaring Satpol PP
Sebelumnya, informasi terkait keberadaan PSK ini disampaikan oleh Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari tiga kali operasi penertiban sepanjang 2025, mereka menemukan puluhan wanita yang diduga merupakan PSK.
"Operasi pertama petugas tertibkan dua orang pelaku, dan operasi kedua 32 orang ditertibkan, serta operasi ketiga 30 orang ditertibkan," ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali dikutip dari Antara, Senin (7/7).

Keterangan yang didapat, praktik prostitusi kebanyakan dilakukan secara daring atau online menggunakan aplikasi media sosial. Para PSK tersebut menyewa kamar penginapan dengan tarif Rp 300 ribu per malam.
"Pelaku prostitusi itu tawarkan jasa dengan harga antara Rp 400 ribu hingga Rp700 ribu sekali kencan," kata Bagenda.
Selain online, diduga warung pangku juga menjadi modus dari praktik prostitusi di IKN.
"Online-nya yang mendominasi. Offline itu di daerah Kecamatan Pemaluan, Kecamatan Muan, tapi dia berdekatan dengan tim. Dia modusnya pakai warung pangku," ujar Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP PPU, Rahmadi pada Senin (7/7).

Jadi, para PSK itu bekerja sama dengan pihak warung kopi di Kecamatan Sepaku. Di warung itu kemudian dibangun sekat-sekat yang dijadikan kamar untuk bercinta.
"Nah, kalau offline itu, dia modusnya menjajakan kopi-kopi di pinggir jalan. Tapi di warung itu, dia punya sekat-sekat kamar. Dan bisa dibedakan, ciri-cirinya warung yang murni jualan kopi dengan kopi plus bisa dibedakan," urainya.
Pramunikmat atau PSK itu berasal Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta. Setelah dilakukan pembinaan, pelaku praktik prostitusi yang berasal dari luar daerah diminta segera meninggalkan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam waktu dua hingga tiga hari.