AHY: Presiden Prabowo Ingin Pembangunan Tumbuh dari Desa

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar pembangunan bisa tumbuh dari desa. Menurutnya, program transmigrasi bisa menjadi salah satu opsi mewujudkan hal tersebut. 

Saat menghadiri acara pelepasan 46 kepala keluarga asal Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta, yang bakal bertransmigrasi ke beberapa daerah di Sumatra, Kalimatan, serta Sulawesi, AHY memuji program transmigrasi. 

"Sudah banyak (transmigran) yang ada di sana-sini, bahkan berhasil merintis daerah yang tadinya tidak ada apa-apanya, berangkat dari nol tadi, tapi berhasil menjadi pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat ekonomi baru di berbagai daerah, baik provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai tingkat kecamatan dan desa," kata AHY saat memberikan sambutan pelepasan para transmigran di Gedung Gradhika Bakti Praja Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Kamis (5/12/2024).

"Bapak Presiden Prabowo Subianto berharap betul pembangunan bisa tumbuh dari desa, dari bawah, dari rotasi-rotasi yang belum terjamah tadi," tambah AHY.

Dia mengakui, kehidupan warga yang bersedia bertransmigrasi tidak akan mudah. Hal itu karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan pasti menghadapi tantangan-tantangan baru. Oleh sebab itu, AHY menekankan, kementerian yang dipimpinnya siap membantu kehidupan para keluarga transmigran. 

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan diketahui menaungi lima kementerian. Mereka yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan. 

"Urusan tanah, urusan lahan, yang sering menjadi masalah utama, statusnya, sertifikatnya, insya Allah ada Kementerian ATR/BPN yang siap untuk mendukung transmigrasi ini. Untuk penyiapan inftastruktur dasar, jalan-jalan ke arah lokasi pertanian, irigasi, penerangan, air bersih, sanitasi, dan lainnya insya Allah akan didukung penuh oleh Kementerian PU bagi masyarakat transmigrasi," kata AHY. 

Dia menambahkan, urusan perumahan untuk para transmigran juga harus dipersiapkan. "Kawasannya juga harus menjadi ekosistem yang sehat dan bisa nyaman bgi anak-anak kita. Termasuk sekolahnya harus baik, ibadah juga tidak sulit, dan lain sebagainya. Kita punya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ini juga akan membantu Kementerian Transmigrasi," ucapnya. 

"Terakhir, urusan transportasi, darat, laut maupun udara yang juga menjadi tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi, kami juga bisa mendorong Kementerian Perhubungan untuk bisa membantu penuh Kementerian Transmigrasi di lapangan," tambah AHY. 

Acara pelepasan puluhan transmigran di Gedung Gradhika Bakti Praja Kantor Gubernur Jateng juga dihadiri Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara. Dalam sambutannya, Iftitah menjelaskan, ada perubahan paradigma dalam pelaksanaan transmigrasi. "Dulu yang kita ketahui di era Orde Baru (transmigrasi) bersifat sentralistik. Artinya penempatan itu langsung dari pusat, top down," katanya. 

Dia menambahkan, setelah departemen transmigrasi ditutup dan dilebur dengan kementerian lainnya, hadir UU Nomor 29 Tahun 2009 yang merupakan revisi UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. "Bahwa transmigrasi bersifat bottom up. Jadi ada permohonan daerah setempat ke pemerintah daerah asal. Kerja sama yang dilakukan bersifaf antardaerah. Sehingga peran pemerintah daerah dalam program transmigrasi ini sangat signifikan," ucap Iftitah.