Jepang Desak Pencabutan Kebijakan Tarif Impor AS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jepang pada Kamis (3/4/2024) menyampaikan penyesalan mendalam dan keprihatinan serius atas keputusan Amerika Serikat untuk memberlakukan tarif timbal balik pada produk Jepang. Tokyo mendesak Washington, sekutu terdekatnya, agar mencabut kebijakan itu, yang dinilai dapat bertentangan dengan aturan perdagangan global.

Menteri Perdagangan Jepang Yoji Muto menyampaikan keprihatinan ini kepada Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dalam suatu pertemuan daring.

Muto menegaskan bahwa penerapan bea masuk sebesar 24 persen akan menyulitkan perusahaan-perusahaan Jepang berinvestasi di pasar AS dan justru merugikan ekonomi terbesar di dunia tersebut.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan keputusan ini pada Rabu (2/4/2025) sebagai bagian dari kebijakan tarif timbal balik terhadap mitra dagang AS, dengan alasan ingin memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan.

Keputusan itu tetap diambil meskipun Jepang telah berupaya mendapatkan pengecualian.

"Sangat disayangkan bahwa pemerintah AS tetap mengumumkan keputusan ini, meskipun kami telah menyampaikan keprihatinan di berbagai tingkatan dan meminta mereka untuk tidak mengambil langkah sepihak," ujar Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi dalam konferensi pers rutin.

"Kami sangat prihatin apakah kebijakan tarif ini sesuai dengan aturan WTO dan perjanjian perdagangan Jepang-AS," tambahnya.

Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang terbesar Jepang. Pengenaan tarif yang lebih tinggi pada produk ekspor Jepang ke AS berpotensi memberikan pukulan terhadap ekonomi Jepang yang bergantung pada ekspor.

Kekhawatiran semakin meningkat terkait dampak dari tarif otomotif AS terhadap perusahaan-perusahaan Jepang, seperti Toyota Motor Corp.

Ketika ditanya apakah Jepang akan mengambil tindakan balasan, Muto mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai opsi dan akan memilih langkah terbaik untuk melindungi kepentingan nasional. Namun, Hayashi menolak untuk mengungkapkan strategi yang sedang dipertimbangkan Tokyo.

Jepang selama ini menekankan kontribusi investasi negara tersebut terhadap perekonomian AS dalam upaya mendapatkan pengecualian tarif. Sebagai pendukung perdagangan bebas, Jepang juga berperan dalam menyelamatkan negosiasi perjanjian perdagangan bebas Trans-Pasifik setelah AS menarik diri pada masa jabatan pertama Trump.

Dalam pembicaraan dengan Lutnick, Muto menyatakan bahwa kebijakan perdagangan seharusnya memberikan manfaat bagi kedua negara, baik Jepang maupun AS.

Sementara itu, Perdana Menteri Shigeru Ishiba telah menginstruksikan Kepala Kebijakan Partai Demokrat Liberal (LDP) Itsunori Onodera untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan guna menghadapi penerapan tarif AS tersebut.

sumber : Antara