TNI AD Jawab Tudingan Militer Masuk Kampus di Unsoed, Udayana, dan Papua

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana.(MI/Tri Subarkah)

TENTARA Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) meminta semua pihak tidak perlu khawatir terkait tudingan bahwa militer telah masuk ke ranah perguruan tinggi. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudhayana menanggapi fenomena yang terjadi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Udayana, dan di Papua.

Wahyu mengakui, Komandan Kodim (Dandim) 0701 Banyumas menghadap ke pihak rektorat setelah mahasiswa Unsoed menggelar unjuk rasa terkait pengesahan Revisi Undang-Undang TNI di depan Kodim Banyumas pada 21 Maret lalu. Kedatangan Dandim ke rektorat, sambungnya, untuk menyampaikan tindakan para mahasiswa yang dinilai tidak elok karena meletakkan kotoran sapi di depan Kodim.

"Itu dirasa oleh Dandim kurang elok gitu ya, karena itu jalan kan jalan umum, digunakan masyarakat banyak juga. Yang kedua, juga bisa memprovokasi anggota," kata Wahyu kepada Media Indonesia, Kamis (3/4).

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed mengklaim bahwa militer telah mengintervensi kampus lewat upaya sosialisasi atas perubahan Undang-Undang TNI. Menurut keterangan resmi BEM Unsoed, pertemuan itu hanya dijadikan wadah oleh militer untuk meminta klarifikasi  dan permintaan maaf atas aksi yang digelar mahasiswa.

Terkait kegiatan kerja sama antara Kodam IX/Udayana dan Universitas Udayana, Wahyu menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada prajurit TNI AD di wilayah Kodam Udayana guna menimba ilmu di universitas tersebut. Menurutnya, perjanjian kerja sama antara TNI AD dan perguruan tinggi bukan kali ini saja terjadi.

"Itu memang murni untuk menimba ilmu di kampus tersebut. Tidak ada sama sekali tujuan lain. Kan sudah terbukti selama ini kalau (prajurit) TNI yang bersekolah di kuliah di kampus-kampus itu memang murni menimba ilmu di situ, tidak dalam kaitan untuk militeristik," terangnya.

Sementara, klausul perjanjian dengan Universitas Udayana perihal kegiatan bela negara maupun wawasan kebangsaan juga dinilai Wahyu sudah berlaku selama ini. Ia mengekalim, kegiatan itu dilakukan secara terbuka dan bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para mahasiswa. 

"Semua mahasiswa bisa mengikuti, semua mahasiswa bisa mencoba mencerna materinya, apakah materinya berupa indoktrinasi ataukah intervensi ataukah memang murni materi wasbang (wawasan kebangsaan) dan bela negara," ujar Wahyu.

Sementara, kegaitan yang dilakukan Kodim 1707/Merauke, Papua Selatan, dengan melayangkan surat kepada Sekretariat Daerah Merauke untuk meminta data mahasiswa disebut Wahyu murni sebagai kegiatan pendataan dan dengan tujuan yang tepat. Di samping itu, ia juga menegaskan bahwa sasaran pendataan tak hanya mahasiswa baru saja, tapi juga ke komponen masyarakat lain.

"Kelompok tani, sekarang jumlahnya berapa di wilayah itu, orang asing yang bekerja di wilayah itu sekarang ada berapa, yang kerja produktif. Jadi bukan cuma pendataan kepada komponen adik-adik mahasiwa," beber Wahyu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendataan itu merupakan bentuk kesiapan TNI dalam melaksanakan kegiatan teritorial. Oleh karena itu, ia juga mahfum bahwa pendataan merupakan domain dari Badan Pusat Statistik (BPS). Lagi pula, sambung Wahyu, data yang dipegang TNI AD juga nantinya akan disandingkan dengan data dari BPS.

"Tetapi TNI Angkatan Darat sebagai komponen utama pertahanan negara yang punya fungsi utama pertempuran dan fungsi utama teritorial, salah satunya kan dalam fungsi utama teritorial menyiapkan komponen masyarakat agar siap sewaktu-waktu untuk bersama-sama dengan TNI melaksanakan bela negara," jelasnya. (P-4)