Anggota DPR PKS soal Dokter Umum Dilatih Jadi Obgyn: Baiknya Percepat Distribusi

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Dok. Pribadi

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menanggapi rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang ingin melatih dokter umum menjadi Obstetri dan Ginekologi (Obgyn) di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) atau DTPK (Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan).

Pelatihan itu dimaksudkan karena masih sedikitnya dokter spesialis.

Netty meminta Kemenkes mengkaji secara cermat rencana memberikan pelatihan pada dokter umum di daerah 3T untuk menangani layanan kebidanan dan operasi caesar.

Menurutnya, keselamatan pasien dan standar profesi medis tidak boleh dikompromikan.

“Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi. Dokter spesialis obgyn menempuh pendidikan dan pelatihan lama untuk memiliki keahlian penanganan operasi. Pelatihan singkat bagi dokter umum tidak bisa serta merta menggantikan itu,” kata Netty kepada wartawan, Kamis (15/5).

Ilustrasi dokter. Foto: Shutterstock

Netty mendorong Kemenkes mengambil langkah sistemik dan jangka panjang dalam mengatasi kekurangan tenaga spesialis.

“Solusinya bukan memangkas kualitas pendidikan dokter spesialis, melainkan mempercepat distribusi dan penempatan obgyn ke daerah, memperluas beasiswa PPDS berbasis daerah, memperbaiki insentif, dan fasilitas kerja. Sistem rujukan dan transportasi medis juga harus diperkuat,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika pelatihan tambahan bagi dokter umum tetap dilakukan, harus ada batasan kewenangan yang jelas, pengawasan ketat, dan regulasi yang akuntabel.

“Kesetaraan akses layanan kesehatan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan ibu dan bayi. Kita sedang bicara soal nyawa,” kata Netty.

Sebelumnya Kemenkes masih mengkaji wacana ini bersama Kolegium Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Obgyn.

“Untuk teknis pelatihannya masih dalam kajian bersama Kolegium Kesehatan Indonesia (KKI) khususnya kolegium terkait obgyn,” ucap Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman.