Bianglala Astacita

MI/Seno(Dok. Pribadi)

DALAM mitologi Jawa klasik, bianglala kerap menjadi pertanda perubahan cuaca dan pergeseran musim serta simbol harapan setelah badai. Dalam konteks Astacita (delapan visi Presiden Prabowo), bianglala dapat dimaknai sebagai 'lingkar cahaya harapan' yang memantulkan warna-warni peluang dan tantangan, yakni peluang untuk melaju menuju Indonesia emas 2045 di satu sisi dan tantangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di sisi lain.

Hal itu penting lantaran tidak ada negara maju di dunia tanpa menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama. Negara-negara maju yang kini menempati puncak peradaban modern adalah mereka yang punya kesadaran tinggi akan pentingnya manusia sebagai aset strategis kemajuan bangsa.

Karena itu, poin keempat dari Astacita yang menitikberatkan pada aspek 'pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi' patut mendapatkan perhatian khusus dalam lanskap pembangunan lima tahun mendatang.

Setidaknya ada dua alasan mengapa itu krusial. Pertama, kualitas SDM Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius yang mengancam daya saing bangsa di tengah kompetisi global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, hanya 10,20% penduduk Indonesia usia di atas 15 tahun yang menyelesaikan pendidikan tinggi. Angka itu menunjukkan kesenjangan signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang berkisar antara 52% hingga 60%.

Selain itu, data BPS 2023 mencatat bahwa rata-rata lama sekolah anak Indonesia hanya 8,7 tahun atau setara dengan tingkat SMP. Capaian itu masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan maju, seperti Malaysia (10,5 tahun), Singapura (12,1 tahun), Korea Selatan (12,5 tahun), dan Jepang (12,9 tahun). Padahal, menurut World Development Report (Bank Dunia, 2018), setiap tambahan satu tahun rata-rata lama sekolah di suatu negara berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 0,37%.

Kondisi itu diperparah oleh rendahnya literasi fungsional generasi muda Indonesia. Skor Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, misalnya, menunjukkan siswa Indonesia berada di peringkat tiga terbawah dari 81 negara dengan skor membaca hanya 359, matematika 366, dan sains 383. Jauh di bawah rata-rata negara OECD.

MOMENTUM BONUS DEMOGRAFI

Kedua, saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi, yakni 69% dari total penduduk berada dalam usia produktif (15-64 tahun). Artinya, kita memiliki struktur demografi yang sangat ideal untuk melompat lebih jauh. Namun, struktur saja tidak cukup. Dibutuhkan kualitas produktivitas dari kelompok usia produktif itu sendiri supaya bonus demografi yang hadir satu kali dalam sejarah bisa mendatangkan berkah, bukan justru musibah.

Masalahnya, sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih berada dalam kategori berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan yang memadai. Data Sakernas (BPS, 2024) mencatat bahwa lebih dari 56% angkatan kerja Indonesia hanya berpendidikan SMP ke bawah dan hanya sekitar 13% yang berpendidikan tinggi (diploma ke atas). Itu berbanding terbalik dengan negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura yang mana mayoritas angkatan kerja memiliki jenjang pendidikan menengah atas hingga perguruan tinggi.

Lebih lanjut laporan Bank Dunia (2020) mencatat bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia hanya sekitar 22% dari rata-rata tenaga kerja OECD, bahkan masih kalah jika dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina dalam sektor manufaktur berbasis ekspor. Itu menunjukkan bahwa kuantitas usia produktif tidak serta merta menghasilkan keunggulan kompetitif--tanpa didukung dengan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesehatan yang memadai.

PEMBANGUNAN SDM

Karena itu, ketika pemerintahan Prabowo Subianto--selama sembilan bulan ini--memunculkan berbagai gebrakan kebijakan yang terkait dengan pembangunan SDM, ini ibarat oase di padang gersang. Harapan untuk menyongsong fajar kemajuan seolah menemukan pijarnya kembali. Sebagai contoh program makan bergizi gratis (MBG), kendati kerap diperdebatkan dari sisi fiskal dan masih punya sejumlah cacatan, program tersebut merupakan investasi jangka panjang masa depan bangsa, lantaran menyentuh akar persoalan ketimpangan gizi, ketahanan kognitif, hingga kualitas manusia Indonesia. Bahkan, program ini juga memiliki dasar yang kuat dalam teori pembangunan manusia.

Peraih Nobel Ekonomi, Amartya Sen, menyatakan bahwa pembangunan sejati ialah pembangunan yang menyentuh aspek kemampuan (capability) manusia. Asupan gizi yang cukup, misalnya, menjadi prasyarat bagi tumbuh-kembang otak anak yang kemudian menentukan kemampuan belajar dan produktivitas jangka panjang.

Menurut studi UNICEF (2021), anak-anak yang mengalami malnutrisi berisiko mengalami penurunan IQ sebesar 11 poin. Maka itu, intervensi gizi bukan hanya soal kesehatan, melainkan juga investasi ekonomi jangka panjang.

Begitu pula program sekolah rakyat yang bertujuan melakukan pemerataan pendidikan, program sekolah unggulan garuda yang diproyeksikan untuk mengakselerasi kualitas pendidikan Indonesia (khususnya bidang sains dan teknologi), serta kebijakan cek kesehatan gratis (CKG) yang punya orientasi mendorong manusia Indonesia sehat melalui pencegahan penyakit atau deteksi dini.

Program-program itu memperlihatkan secara jelas benang merah arah kebijakan Prabowo yang lebih menekankan aspek pembangunan manusia sebagai hulu dari pembangunan nasional. Bahkan, sebagai bentuk penerjemahan Astacita, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti menginisiasi berbagai program prioritas, di antaranya ialah wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan belajar; penguatan pendidikan karakter; pengembangan talenta dan prestasi; pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan pendidikan literasi dan sains teknologi; pembangunan kebahasaan dan kesastraan; serta peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru.

Program prioritas Kemendikdasmen tersebut bisa menjadi backbone misi pemerintahan Presiden Prabowo, terutama Astacita ke-4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Tentu dalam peta kontestasi politik kebijakan, program-program seperti pembangunan SDM--fokus pada pendidikan dan generasi masa depan bangsa--sangat menggiurkan sebagai proyek konsolidasi nasional karena mempertemukan aspirasi rakyat dan mimpi besar jangka panjang. Jika berhasil, insentif sosial politik berupa approval rating (tingkat kepuasan) kinerja yang tinggi (juga elektoral tentunya) akan didapatkan.

SINERGI DAN KOLABORASI

Karena itu, agar implementasi Astacita dalam hal pembangunan manusia ini benar-benar berhasil dan berdampak nyata, perlu beberapa langkah stategis. Pertama, memperkuat sinergi dan kolaborasi semua pihak, baik pusat-daerah, antarkementerian atau lembaga, mauoun pihak di luar pemerintahan seperti civil society ataupun organisasi masyarakat. Itu penting karena pembangunan manusia bukan pekerjaan lima tahunan, namun pekerjaan peradaban yang butuh waktu panjang.

Kedua, program-program ini harus berpijak pada aspirasi dari bawah (bottom-up), tidak hanya dari atas (top-down) karena mengutip James C Scott dalam Seeing Like a State (1998) bahwa proyek-proyek pembangunan yang bersifat top-down dan gagal memahami realitas lokal, cenderung gagal dalam implementasi dan tidak punya dampak apa-apa.

Ketiga, karena program ini memakan anggaran besar, yakni sekitar Rp900 trilun (pendidikan Rp724,3 triliun, MBG Rp171 triliun, dan program kesehatan Rp4,7 triliun), potensi kebocoran anggaran dan program tidak tepat sasaran juga sangat besar sehingga perlu manajeman pengawasan dan evaluasi berkala secara ketat dan tepat.

Keempat, pengelolaan program pembangunan SDM ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan kalangan profesional dengan pendekatan meritokrasi. Jangan sampai program ini kemudian dalam implementasinya dikuasai segelintir orang--para oligarki--sebagai penadah proyek dan mengendalikan secara penuh dengan mengambil keuntungan besar dan mengabaikan aspek output-nya. Sebab, mengutip Acemoglu & Robinson dalam Why Nations Fail (2002), bahwa ketika negara dikuasai oleh elite yang menciptakan institusi ekstraktif yang hanya menguntungkan segelintir orang, negara akan gagal mewujudkan kesejahteraan bersama.

Kelima, stabilitas politik sangat penting untuk mensukseskan program pembangunan manusia. Di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global ya...